Berbagai Cara Penyelesaian Konflik Keagamaan

Tentu kita mengerti bahwasannya kehidupan sosial di Indonesia yang kaya dan beragam tidak selalu mulus. Selalu ada konflik yang muncul karena perasaan antar kelompok. Impian Pancasila tentang visi damai kebhinekaan tampaknya semakin jauh jika  melihat  intoleransi di kalangan ulama Indonesia.

Indonesia adalah negara dengan enam agama negara dan banyak kepercayaan lokal yang tersebar di seluruh wilayahnya. Populasi agama terbesar di Indonesia adalah Muslim, dengan lebih dari 229 juta, atau 13% dari populasi Muslim dunia. Keberagaman dan ketimpangan jumlah pemeluk agama inilah yang sering menjadi penyebab konflik agama di Indonesia.

Kebebasan beragama diabadikan dalam banyak pasal termasuk Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara merdeka dimaksudkan bagi semua warga negara untuk menerima dan menerima agamanya masing-masing. itu menjamin. Namun, pada kenyataannya,  fakta kontradiktif telah diamati di lapangan.

BBC News melaporkan bahwa setidaknya 200 gereja telah ditutup atau ditolak oleh penduduk setempat selama dekade terakhir. Tirto.id, salah satu portal  online, mengatakan hal yang sama. Publikasinya yang berjudul Kasus Intoleransi menyoroti banyaknya praktik intoleransi  minoritas selama pandemi. Gereja GSJA Kanaan, Kabupaten Nganjuk, Jemaat Jemaat tutup untuk beribadah pada tanggal 21 September dan 2 Oktober.

Sholat tidak hanya dilarang tetapi juga diwajibkan untuk membaca kitab Muhammad al-Fatih 1453  Felix Siau dari Dewan Sekolah Kepulauan Bangka Bilitun untuk semua SMP/ siswa kejuruan. Meskipun surat edaran terakhir dibatalkan sehari kemudian, insiden itu membangkitkan sentimen  banyak orang yang terlibat dan menimbulkan pertanyaan tentang jumlah kasus intoleransi yang belum terselesaikan. Ikhtisar Seperti yang Anda lihat,  intoleransi beragama bukanlah topik baru, tetapi topik lama. Ada beberapa contoh perpecahan agama, seperti konflik antara Kristen dan Muslim di Poso pada akhir 1990-an dan konflik di Ambon pada 1999 karena intimidasi oleh  pemuda Muslim terhadap Kristen. anggota. Gereja Injili menyerang jemaah Muslim yang sedang shalat Idul Fitri di markas Trikala di Korea Utara, dan pasukan keamanan tidak berdaya melawan geng Gidi sampai konflik Situbondo tahun 1996.

Seperti Gajah yang tidak terlihat, intoleransi dan diskriminasi agama ini seperti penahan angin  dan tidak tidak membawa pelaku ke pengadilan. Orang-orang takut jika hal-hal seperti ini terus berlanjut,  mereka akan dianggap remeh. Sebagai warga negara Indonesia, tidak semua orang sama dan tidak ada hierarki dalam agama, mengapa  menunggu penegakan hukum yang lebih baik? Tindakan lebih lanjut diperlukan sekarang, dimulai dengan inisiatif masyarakat. Kisah heroik kecaman umat manusia atas tindakan diskriminasi, tanpa memandang ras, agama atau golongan, kini harus bergema di seluruh  Indonesia. Jaga orang-orang di sekitar Anda yang lahir bersama Anda di Indonesia dan kembangkan toleransi berdasarkan kasih sayang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keragaman agama di Indonesia yakni konflik yang ada dalam kehidupan masyarakat, adalah konflik yang muncul kemudian. Isu agama berbenturan dengan politik dan nyaris  saja menyeret masyarakat Indonesia ke dalam isu agama. Intoleransi beragama yang terjalin dengan politik telah menjerumuskan masyarakat Indonesia ke  jurang perpecahan, menyulut ketidakpercayaan antar kelompok dan mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa toleransi perlu ditanamkan dan didorong sejak  dari dini. .

Munculnya sekte-sekte dari agama-agama besar menimbulkan persoalan baru dan membuka pintu diskriminasi terhadap kelompok agama atau kepercayaan selain mayoritas. Adanya kebebasan beragama bukanlah kebebasan tanpa batas. Dengan kata lain, kebebasan beragama membutuhkan pembatasan yang harus diterima oleh setiap individu.

Masyarakat harus menjadi lebih toleran untuk menghadapi konflik ini. Apalagi karena Indonesia adalah negara multikultural dengan banyak suku, budaya dan agama yang berbeda. Di sinilah timbul pertanyaan tentang perbedaan antara satu agama dengan beberapa agama lainnya.

Tentu saja, menghindari konflik antar kelompok agama, aliran atau pendapat dalam kaitannya dengan agama lain membutuhkan pemahaman bersama antar agama yang dapat meminimalkan atau meminimalkan konflik. Lebih banyak interaksi sosial diperlukan untuk menghindari konflik dan saling tidak percaya, dan peran pemerintah adalah meminimalkan konflik agama dan menjaga kerukunan umat beragama.

Untuk menyelesaikan konflik agama, masyarakat harus melakukan beberapa upaya: mengakui bahwa semua agama memiliki misi damai. Setiap orang dapat memahami betapa pentingnya perdamaian bagi suatu negara, masyarakat, dan  dunia. Utamakan hubungan baik dengan orang lain. Mengingat Indonesia merupakan negara multikultural dengan perbedaan suku, budaya dan agama, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak konflik dan permasalahan yang muncul di masyarakat akibat perbedaan agama. Isu-isu agama sekarang diselingi dengan isu-isu politik, dan orang-orang takut akan kerusuhan dan perpecahan di sekitar isu-isu tertentu.

Dengan keragaman yang ada, masyarakat harus menghormati dan menghargai perbedaan dan membangun toleransi yang besar. Jika masyarakat menanamkan toleransi, kita dapat membangun negara Indonesia yang lebih baik, mengurangi konflik dan menjalani kehidupan yang damai. Menyusul pengumuman Presiden Jokowi pada Selasa, 22 Desember 2020, enam menteri baru dari reshuffle kabinet Indonesia yang sedang berlangsung dilantik ke kantor Presiden Jokowi. Enam menteri baru yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo telah menjabat. Enam menteri Jokowi diumumkan oleh presiden pada Selasa. Keenam menteri baru ini harus tampil baik sebagai wakil menteri, terutama pada hal-hal yang mempengaruhi upaya pemerintah menangani pandemi COVID-19, dan tentu saja harus jujur, bersih dan korupsi non-partisan.

Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada para menteri yang baru terpilih setelah mengambil sumpah jabatan. Dari enam menteri Jokowi yang baru terpilih, publik menuntut pemerintahan Jokowi Marhu  berfungsi lebih baik. Sementara itu, menjaga toleransi antarumat beragama kini dipandang sebagai salah satu tantangan yang dihadapi Menteri Agama (Menag) Yakut Choril Kunmas, yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani berharap Yakut Choril Kumasu dapat memenuhi harapan publik atas aspirasi  kiai  semua agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ismail Hasani mengatakan: “Saya ingin mengingatkan bahwa menteri agama adalah menteri semua agama dan kepercayaan.”

Oleh karena itu, Ismail menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang akan dihadapi  oleh penerus menteri agama yang baru yakni Fakhrul Raj, adalah memberikan pelayanan keagamaan yang baik dalam kegiatan keagamaan maupun dalam pendidikan agama untuk semua keyakinan agama. “Kedua, saya berharap Menteri Agama ikut andil mengambil  peran utama dalam toleransi dan antikorupsi di segala bidang.” Ismail mengatakan, isu toleransi sudah lama menjadi agenda pemerintah. Isu toleransi menjadi salah satu urusan Dalam Negeri (Humas) Kementerian Agama (Humas), bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri, lanjutnya.

Kebebasan beragama adalah non-derogable rights. Negara tidak bisa melarang aliran atau agama apapun yang masuk dan berkembang di Indonesia sepanjang sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip dan kepercayaan umat agama lainnya.